Dilema Praperadilan Dalam Perkara Hukum, Kanwil DJBC Riau Mengadakan FGD Potensi Gugatan Pra Peradilan atas Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pekanbaru 7/5/2018, Akhir - akhir ini gugatan praperadilan banyak terjadi. Tujuan praperadilan pada Pasal 80 KUHAP menegaskan  “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.”. Oleh karena itu, guna penguatan proses penyidikan, penangkapan. penyitaan dan  penguatan dalam administrasi penyidikan, Kanwil BeaCukai Riau mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan tema Potensi Gugatan Pra Peradilan atas Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada hari Senin 7 Mei 2018 di Aula Media Center Kanwil DJBC Riau. Acara tersebut dihadiri Seksi bantuan hukum, seksi Penindakan, dan Seksi Penyidikan dan BHP dari Kanwil dan dari kantor pelayanan di provinsi Riau.

Pada Acara tersebut Kanwil Bea Cukai Riau menghadirkan Kepala Seksi Penuntutan dari Kejaksaan Tinggi Riau Lexy Fatharang dan Kasubdit Upaya Hukum dari Kantor Pusat DJBC Agus Amiwijaya sebagai narasumber di acara tersebut. Lexy menyatakan “ hal yang paling penting pada praperadilan adalah semua dokumen pendukung harus lengkap dan sesuai dengan prosedur dan SOP-nya.” Agus juga menambahkan “Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, karena itu diskusi ilmu seperti acara ini sangat diperlukan untuk menambah pemahaman dan mengurangi hambatan pada saat Bea Cukai mengangkat perkara ke pengadilan agar tidak digugat.”

Kantor Wilayah DJBC Riau ... Bea Cukai Makin Baik

Hubungi Kami